Kapolri Ungkap Presiden Jadi Sasaran Penyadapan Ilegal, Empat Orang Ditetapkan Tersangka

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis 12112026 (Foto: Tangkap Layar Youtube TV Parlemen)

RIWARA.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam paparannya, Kapolri menyebut penyidikan Bareskrim Polri menemukan dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden RI, lingkar Istana, pejabat pemerintah, anggota DPR, hingga sejumlah lembaga penegak hukum.

Perkara tersebut telah menyeret empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS.

Kapolri menjelaskan, pengungkapan perkara bermula dari dugaan adanya perintah penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem pemantauan tanpa melalui verifikasi keterkaitan dengan proses penegakan hukum.

"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," kata Suyudi dalam rapat kerja tersebut.

Kapolri Ungkap Lima Tahapan Dugaan Penyadapan Ilegal

Dalam penjelasannya kepada Komisi III DPR RI, Kapolri memaparkan lima tahapan dugaan modus operandi penyadapan ilegal.

Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.

Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Kedua, proses provisioning atau memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem diduga dilakukan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU) tanpa verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitan nomor tersebut dengan perkara pro justitia.

Ketiga, pelaksanaan penyadapan dilakukan melalui sistem monitoring. Petugas diduga mendengarkan, mengekspor rekaman, kemudian menyusun hasilnya dalam bentuk transkripsi.

Keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada pejabat yang bertanggung jawab di bagian monitoring hingga Jenderal LSP.

Kelima, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang kemudian dilaksanakan oleh tim TSU.

Kapolri juga menjelaskan terdapat dua jalur dalam proses provisioning, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.

Jalur resmi harus didasarkan pada surat permohonan penyidik, laporan polisi, resume analisis, serta persetujuan sesuai prosedur.

Sementara jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

Kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara kegiatan penyadapan resmi.

Empat Tersangka dan Dugaan Peran Masing-Masing

Kapolri mengungkapkan penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan dugaan peran berbeda.

Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada bagian monitoring.

LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau pengguna hasil penyadapan.

Kedua, SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan kepada LSP.

Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut berasal dari LSP. EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Keempat, AS yang menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima dan meneruskan perintah penyadapan kepada operator.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan kegiatan surveillance, serta menghapus data hasil penyadapan dan membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah.

Kapolri menegaskan seluruh dugaan peran tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Presiden hingga KPK Masuk Daftar Sasaran Penyadapan

Salah satu bagian penting dalam paparan Kapolri adalah pengungkapan kelompok pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran tersebut meliputi:

Presiden Republik Indonesia.

Lingkar Istana.

Kementerian dan lembaga negara.

Pejabat pemerintahan.

Anggota DPR RI dan partai politik.

Tokoh politik.

Gubernur dan Kapolda.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejaksaan.

Internal Polri.

Organisasi kemasyarakatan.

Aktivis dan mahasiswa.

Kapolri kembali mengingatkan bahwa masuknya nama atau kelompok tertentu dalam daftar sasaran penyadapan tidak berarti mereka terlibat dalam tindak pidana.

Daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang masih didalami Bareskrim Polri.

Polisi Periksa 28 Saksi dan Enam Ahli

Dalam perkembangan penyidikan, Kapolri menyebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan enam ahli.

Dari 28 saksi tersebut, sebanyak 24 merupakan personel internal Polri, tiga berasal dari penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.

Sementara enam ahli terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan empat ahli pidana.

Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti, meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat unit CPU, PC, atau laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Penanganan perkara dimulai setelah laporan diterima SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Penyidikan kemudian berkembang hingga penetapan empat tersangka.

Kapolri juga memaparkan perkembangan penahanan para tersangka. LSP ditahan hingga 23 November 2026, EH hingga 22 November 2026, dan AS hingga 21 November 2026.

Sementara SU yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 menjalani penahanan rumah pada 11 November 2026 dengan alasan kesehatan berdasarkan pemeriksaan Pusdokkes Polri.

Dugaan Penyadapan Dijerat UU KUHP dan UU ITE

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dugaan perbuatan dan peran masing-masing tersangka.

Kapolri menyebut Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Penyidik juga mencantumkan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal.

Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP juga disebut dalam kaitannya dengan dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.

Dugaan Makar Masih Didalami Terpisah

Selain perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan dugaan penghilangan dokumen elektronik, Kapolri mengungkapkan Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, secara bersama-sama, dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Namun, Kapolri menegaskan dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman terhadap rangkaian kegiatan yang berkaitan.

Kapolri menekankan temuan dalam perkara penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.

Dalam penutup paparannya, Suyudi menegaskan komitmen Polri untuk menangani perkara secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan DPR merupakan bagian penting untuk memastikan kewenangan penegakan hukum tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rapat kerja Komisi III DPR RI tersebut menjadi forum pengawasan terhadap perkembangan penanganan perkara yang menyita perhatian publik, terutama karena dugaan sasaran penyadapan mencakup Presiden RI dan berbagai institusi negara.*